Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2013 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tentang Pelayanan Publik; 4. Pelayanan Publik dan peraturan perundang -undangan. bahwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal 2 Peraturan Menteri. Keterbukaan Informasi Publik dan peraturan pelaksanaannya, menetapkan petunjuk teknis standar layanan Informasi Publik, dan menyelesaikan sengketa Informasi Publik melalui mediasi dan/atau ajudikasi nonlitigasi. Pejabat Pengundangan. PP NO 96 TH 2012 - PELAKSANAAN UU NO 25 TH 2009 PELAYANAN PUBLIK. 215, TLN No. 23, BN. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur. Pelayanan publik yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan yang biaya/tarif pelayanannya dibebankan kepada negara, antara. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2010 tentang Sistem Informasi Pengawasan Penyelenggaran Pemerintah Daerah Secara Nasional; Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Nomor 25 Tahun 2012 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Daerah Kabupaten Balangan Tahun 2012 Nomor 25); Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Nomor 14 2. Pelayanan. Peraturan Bupati Natuna tentang Pedoman Standar Pelayanan. 2017/NO 877,PERMENPAN. 7, BN. pelayanan publik dan aspek yang harus dipenuhi oleh unit penyelenggara pelayanan publik sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Misi Negara adalah kebijakan untuk mengatasi permasalahan tertentu,. ABSTRAK: bahwa dalam upaya menyelenggarakan pelayanan publik yang cepat, mudah, terjangkau, aman, dan nyaman, perlu dilakukan pengintegrasian pelayanan publik pada Mal Pelayanan Publik; bahwa menindaklanjuti Keputusan. 1050, PERATURAN. id : 8 hlm. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang. Judul. Peraturan ini menjadi pedoman bagi Kementerian PANRB untuk melakukan penilaian terhadap kemajuan dan peningkatan kualitas e-services di unit pelayanan publik setiap. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 20 ayat (1) Un dang - Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik, Pasal 22 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 96 TahunMakassar, Program Penilaian Kepatuhan pada Undang-Undang No. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik. go. Jenis. T. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 37 Tahun 2019 tentang Pedoman Pengelolaan Informasi Publik di Lingkungan Kementerian Kesehatan. Peraturan ini mengatur mengenai hak, kewajiban, mekanisme, serta sistem pengelolaan pengaduan Pelayanan Publik nasional yang bertujuan untuk melindungi pengguna pelayanan dalam mendapatkan Pelayanan Publik yang berkualitas, wajar dan adil. Dokumen ini menjelaskan tujuan,. BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1 Dalam Undang-Undang ini yang dimaksud dengan: (1) Pelayanan. 35 Tahun 2007, UU No. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan NO. Peraturan ini dibuat untuk melaksanakan ketentuan Pasal 5 ayat (7), Pasal 9 ayat (7), dan Pasal 10 Peraturan Presiden Nomor 89 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Mal Pelayanan Publik. Peraturan Daerah tentang Pelayanan Publik ini dimaksudkan untuk mengatur lebih lanjut ketentuan peraturan perundang-undangan tentang pelayanan publik dalam rangka memberikan jaminan hukum bagi masyarakat penerima pelayanan publik dan landasan hukum bagi penyelenggara dan/atau pelaksana pelayanan publik di daerah. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);. Peraturan ini mengatur mengenai hak, kewajiban, mekanisme, serta sistem. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan (Lembaran Negara. Hal ini mengamanatkan kepada Pemerintah untuk menetapkan Peraturan Pemerintah tentang Pelaksanaan Undang. Peraturan Ombudsman Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2015 Tentang Penelitian Kepatuhan Terhadap Standar Pelayanan Publik Tentang Website Website Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-undangan yang menampilkan Database Peraturan Perundang-undangan yang memuat informasi mengenai jenis, status, hubungan antar. Peraturan Menteri Hukum dan HAM NO. Pengelolaan pengaduan pelayanan publik diperkuat lagi dengan. E. Pedoman. penyelenggara dan penyelenggaraan badan publik lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan serta informasi lain yang berkaitan dengan kepentingan publik. pelayanan jasa publik; dan c. rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan bagi setiap warga negara dan penduduk atas barang, jasa, dan/atau pelayanan administratif. Sesuai dengan Peraturan Presiden RI Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE), SPBE diperlukan untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih,. go. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 47 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Kompetensi Pengelolaan Pengaduan Pelayanan. 3. Keterbukaan Informasi Publik dan peraturan pelaksanaannya, menetapkan petunjuk teknis standar layanan Informasi Publik, dan menyelesaikan sengketa Informasi Publik melalui mediasi dan/atau ajudikasi nonlitigasi. CATATAN: Undang-undang (UU) ini mulai berlaku pada tanggal 18 Juli 2009. Tujuan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Pelayanan Publik adalah: a. PELAYANAN PUBLIK RESPONSIF DAN BERDAYA SAING GLOBAL 1. 2021/No. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 Tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik. terpenuhinya penyelenggaraan pelayanan publik sesuai dengan peraturan perundang-undangan;. Pasal 5 ayat ( 2 ) Undang -Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 ; 2. Pelayanan Publik, perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi serta sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Peraturan Menpan atau Permenpan RB Nomor 91 Tahun 2021 Tentang Pembinaan Inovasi Pelayanan Publik, yang dimaksud elayanan Publik adalah kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan bagi setiap warga negara dan penduduk atas barang, jasa dan/atau pelayanan administratif yang disediakan oleh penyelenggara. Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik; 10. BN. STANDAR TEKNIS PEMENUHAN . 05/2015 Tentang Mekanisme Pelaksanaan Anggaran Bantuan Pemerintah Pada Kementerian. 1 Tahun 2021. bahwa Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 3 Tahun 2015 tentang Road Map Pengembangan Sistem Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik sudah tidak sesuai dengan perkembangan hukum sehingga perlu diganti; b. 115 Tahun 2018 tentang kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian. Tentang Pelayanan Publik dan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundangan. Peraturan Ombudsman. 2021. menganggarkan pembiayaan secara memadai bagi layanan Informasi Publik Desa sesuai dengan ketentuan peraturan. Peraturan Presiden (PERPRES) Nomor 76 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik. 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik. Undang-undang tersebut merupakan landasan yuridis bagi pengembangan pelayanan publik di Indonesia. Nomor. Pengaturan mengenai pelaksanaan evaluasi pelayanan publik terkini ditetapkan melalui Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 29 Tahun 2022 tentang Pemantauan dan Evaluasi Kinerja Penyelenggara Pelayanan Publik. 2018. BAB I. Pertanahan Nasional tentang Layanan Informasi Publik; - 2 - Mengingat : 1. Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2019 tentang Perubahan atas. E. TENTANG PENYELENGGARAAN PELAYANAN PUBLIK DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA MANADO DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA WALIKOTA MANADO, a. Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 22 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis. 76 Tahun 2013 Tentang Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik. 2009, No. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan. id : 37 hlm. Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 221); 13. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038); 4. PENYELENGGARAAN PELAYANAN PUBLIK 6. Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Yogyakarta Nomor 47 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Mal Pelayanan Publik Pada Pemerintah Kota Yogyakarta. Undang-Undang No. U. perlayanan publik yang dilakukan oleh pemerintahan atau koporasi yang efektif dapat. Selama ini penyusunan standar pelayanan didasarkan pada Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor: PER/20/M. alam undang-undang No. Bentuk. 6, BN. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5038); 3. Tipe Dokumen. 676, jdih. Peraturan Presiden (PERPRES) Nomor 73 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden Nomor 53 Tahun 2012 tentang Kewajiban Pelayanan Publik dan Subsidi Angkutan Perintis Bidang Perkeretaapian, Biaya Penggunaan Prasarana Perkeretaapian Milik Negara, Serta Perawatan dan Pengoperasian Prasarana. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia NO. Pasal 1. Peraturan Gubernur (PERGUB) NO. 22. Tanggal Pengundangan. Undang -Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang 2018. Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2013. undang-undang nomor 25 tahun 2009 tentang pelayanan publik 4. TENTANG PELAYANAN PUBLIK DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, Menimbang: a. bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 36 dan Pasal 37 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik diwajibkan bagi penyelenggara pelayanan publik untuk menyediakan sarana Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 92 Tahun 2021 mengatur tentang Petunjuk Teknis Penyelenggaraan Mal Pelayanan Publik. Peraturan Menteri Kesehatan NO. Dalam Bab II Pasal 3b disebutkan tujuan peraturan perundang-undangan ini adalah terwujudnya sistem penyelenggaraan pelayanan publik yang sesuai dengan asas-asas umum pemerintahan dan korporasi yang baik. pelayanan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil. Indonesia, Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi. tentang Standar Pelayanan Publik di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan sudah tidak sesuai dengan kebutuhan hukum dan organisasi sehingga perlu diganti ; c. PENYELESAIAN PENGADUAN 8. 324, jdih. Revisi peraturan ini perlu dilakukantentang Standar Pelayanan Publik di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan sudah tidak sesuai dengan kebutuhan hukum dan organisasi sehingga perlu diganti ; c. Bahwa dalam upaya menyelenggarakan pelayanan publik yang cepat, mudah, terjangkau, aman dan nyaman, perlu dilakukan pengelolaan pelayanan publik terpadu dan terintegrasi seluruh jenis pelayanan pada Mal Pelayanan Publik; Dasar Hukum Peraturan Bupati ini adalah : Pasal 18 ayat (6) UUD 1945, UU No. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik; 2. Nomor Tambahan. Presiden Nomor 2 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 63 Tahun 2015 tentang Kementerian Kelautan dan Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038); - 2 - 2. menpan. UU No. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan; 5. Pemerintah Provinsi. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara. ringkasan Informasi tentang program dan/atau kegiatan yang sedang dijalankan dalam lingkup Badan Publik; c. Pelayanan Publik. bahwa Daerah berkewajiban melayani setiap. menjamin pelayanan informasi publik yang transparan dan akuntabel; c. Pengertian Pelayanan Publik Menurut (Saputro, 2015) “Pelayanan publik dapat diartikan sebagai. Peraturan Presiden Nomor 62 Tahun 2021 tentangPeraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2013 tentang Pelayanan Informasi Publik Di Lingkungan Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia. SK tentang Keterbukaan dan pelayanan informasi publik: Nomor: W22-U19/31/KP. pengertian dan batasan penyelenggaraan pelayanan publik; b. Peraturan Bupati (PERBUP) NO. Lokasi. Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;. Peraturan. GO. Halaman ini telah diakses 802 kali. KETENTUAN UMUM . Undang -Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomo r 5038 );. Responden adalah penerima pelayanan publik yang pada saat pencacahan sedang berada di lokasi unit pelayanan, atau yang pernah menerima pelayanan dari aparatur penyelenggara pelayanan publik. 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik Dokumen Peraturan : Hubungan Antar Peraturan. Peraturan Bupati (PERBUP) NO. id 2. 2. T. Dokumen ini berisi Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 20 Tahun 2021 tentang Standar Pelayanan Publik. 91, BN. Pasal 1 Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan: 1. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 20 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik, yang mewajibkan setiap penyelenggara pelayanan publik ABSTRAK: a. U. Metode Penelitian. maksud, tujuan, asas, dan ruang lingkup 3. 2021. Jenis. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia. 2 Tahun 2011. 2, TLN No. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2009 Nomor 112, Judul. Beranda. dephub. Keputusan Presiden Nomor 103 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi,Birokrasi Nomor 23 Tahun 2017, tentang Penyelenggaraan Mal Pelayanan Publik; b. Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 191); 12. Revisi peraturan ini perlu dilakukan karena dipandang peraturan yang sebelumnya kurang sesuai dengan pekembanganPeraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pelayanan Publik. 2009 tentang Pelayanan Publik. 5. MEMUTUSKAN:. Program Penilaian Kepatuhan ini dimulai sejak 2015 masih menggunakan nomenklatur Survei Kepatuhan pada Undang-Undang No. Standar pelayanan publik adalah kriteria minimal yang harus dipenuhi oleh penyelenggara pelayanan publik dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. - 11 - Bagian Kelima Informasi Publik yang Dikecualikan Pasal 13 (1) Informasi Publik yang. BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1. menetapkan Peraturan Desa mengenai Keterbukaan Informasi Publik; b. Undang-Undang tentang Pelayanan Publik BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1. 5. (Lembaran. Pengaturan mengenai pelaksanaan evaluasi pelayanan publik terkini ditetapkan melalui Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 29 Tahun 2022 tentang Pemantauan dan Evaluasi Kinerja Penyelenggara Pelayanan Publik. Nomor. id : 18 HLM. Dalam PERMENPAN NO.